dinas keuangan daerah. 119-218. dinas keuangan daerah

Keuangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 merupakan lembaga yang mempunyai tigas pokok untuk "Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan. Sutan Syahrir No. Hanafi, Msi NIP. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah& SDA, P2CTR, Dinas Pangan & Pertanian, DLHK, DIsporapar, Dinas Perikanan, Disperindag, BPKAD, BPBD, Kecamatan Formulasi Perhitungan : Pendapatan Asli Daerah / Pendapatan Daerahx100% Laporan Realisasi Anggaran & Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 29 Juni 2020 Pihak Pertama, KEPALA BADAN PENGELOLAAN. [2] Untuk Implementasi keuangan daerah yang cepat, tepat, dan SIMDA Keuangan telah diperuntukkan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan sebanyak 300 Pemda di Indonesia. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 16 Februari 3602 | Berkala | Laporan Keuangan | Pemerintah Kota Tangerang Selatan: Lihat: 418: RKA T. go. Pemprov Banten Serahkan LKPD Tahun 2021 Lebih Awal. Data kuantitatif adalah dataTINJAUAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) PROVINSI DKI JAKARTA A. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam hal ini Bidang Aset sebagai pembantu pengelola Barang Daerah yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Pemerintah provisnsi Sulawesi selatan masih ditemui ada beberapa SKPD jarang melaporkan administrasi. Hasil Lelang Barang Milik. Akan tetapi,Karena itu,Dinas Keuangan Acehmempunyai peranan yang vital pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan organisasi Secara umum tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Keuangan Aceh Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahDalam menjalankan kinerjanya sebagai pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kota Bekasi juga harus menjalankan urusan dalam hal menatausahakan dan mengadministrasikan segala hal yang menunjang Urusan Wajib Badan dalam hal ini bersifat Kesekretariatan yang dapat menunjang kinerja Badan untuk lebih optimal antara lain. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018 A. Panglima Sudirman No. id; Sen. 500. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating. Tahun 2023. 09 Tegal Telp/Fax (0283) 352000 Abstrak tidak. menyatakan bahwa Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tabel 4. (4) Kepala Naskah. 8-9, Jakarta Pusat. Liputan6. c. Kata kunci : Pengelolaan, Keuangan DaerahABSTRAK Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” ini ditulis oleh Yulis Widayanti, NIM. Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan. permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolan keuangan daerah (PDF) PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH | SBPK JAKARTA PUSAT - Academia. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Tabel 4. Anggaran & Keuangan. Alamat: Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, Pulau Dompak, Kec. SK DIP Pelaksana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat didownload di di sini. Gambaran Umum. Medan Merdeka Selatan No. Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. Proses pembuatan laporan keuangan pemda ini. 00 WIB mengatakan : “Adanya pelimpahan aset dari Dinas Pendapatan Daerah yang lama membuat sarana dan prasarana Dinas. 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejaheraan Rakyat Drs. Senin, 30 Januari 2023 430 Dibaca Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. MH Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. bidang. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. I. 1 Tujuan dan Unsur-unsur SPIP 18 Gambar 3. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan a. b. Menghitung indeks kemandirian fiskal daerah dengan formula yang dikembangkan Hunter (1977). Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran sangat penting. 2023Dalam Rapat Koordinasi Asistensi Penerapan SIPD Modul Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Direktorar Jenderal Bina Keuangan Daerah. 6. Veteran No. Dasar hukum peraturan presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Gaji dan Tunjangan. BPKAD Aceh Besar dan Samsat Gelar Sosialiasi Pajak. 030. VIDEO - Evaluasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Gelar Rapat Koordinasi Triwulan II TA 2023. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral 8. MM NIP. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Alamat: Jl. 250. see full pdf download pdf. Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan sangat efektif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 5) Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan 6) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yume : Journal Of Management, 1(2), 131–148. TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT YANG MENERAPKAN POLA. Pengumuman Penjualan Gedung Bangunan Rusak Berat pada UPTD BP3MBTP, SMK 1 Kasihan dan SLB 1 Bantul. 000,00Tupoksi Dinas. 2. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 6 Kegiatan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. 000 170. Laporan Keuangan Daerah. Si 2. 11. dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”. Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (P PKAD) Kotamobagu. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. 000,00 29. A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 90 % Program Anggaran Program Pelayanan Kesekretariatan 2,993,523,096 Jumlah 2,993,523,096 Sidoarjo, 29 Juni 2020 Pihak Kedua, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pihak Pertama,. Anggota DPRD. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN RENJA Memuat Program dan kegiatan Tahun 2013 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut. 5, No. Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020: 1. Keuangan Daerah; Keuangan Desa. Pasal 5 (1) Badan Keuangan Daerah terdiri atas: a. ISSN Cetak : 1978-6579 ISSN Online : 2477-2984 PALEMBANG . co. A. Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah pasal 1 ayat 13, Kepala Satuan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/ biro keuangan/ bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 . 1. lingkungan dinas maupun instansi-instansi di luar dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing; 4) pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan,. langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. 1 BAB I PENDAHULUAN 1. 9. 1 Tugas Bendahara Penerimaan SKPD 25 Gambar 3. daerah, sehingga keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapiran masyarakat. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Sarana Prasarana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. 1 Latar Belakang Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai. Berbentuk Dinas 11 Gambar 1. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. H. 236-242. Informasi dan Pengumuman dari dinas Kota ProbolinggoMenyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. dan Sari, Y. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya; dan d. Catatan ini merupakan bagian keempat dari tulisan “DPPKAD”, yang sebelumnya telah membahas pembentukan organisasi perangkat daerah dengan nomenklatur DPPKAD, DPPKBMD, Badan Keuangan. Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan beberapa hal baru yang diamanahkan dalam peraturan tersebut. Selain itu, implementasi dari cash management system (CMS) juga membuat pengelolaan keuangan daerah di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman menjadi lebih efisien. 1. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah CFM. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 13. Biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan) c. DPKKD kabupaten Aceh Selatan merupakan sebuah SKPD yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan program perencanaan penganggaran keuangan, baik jangka. Lokasi kegiatan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal F. id. Penelitian ini berjudul Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarkat Dan Desa Kabupaten Gowa. 726. Pasal 3Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana teknis kebijakan Daerah serta di bidang Pendapatan. 267,33 M:. ( 1) Badan Keuangan Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada. See full list on mbizmarket. Analisis Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Bidang Pendapatan Pada Kabupaten Gayo Lues. Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional; Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik. idpembiayaan. Banda Aceh, 18/09/2023 Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Aceh terkait penatausahaan. Sekretaris Daerah Drs. Selain ruang lingkup, ada beberapa prinsip keuangan daerah yang perlu diterapkan. mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan. FEATURE INFO KEUANGAN . 155. 000,-. 1 Jl. Portal ini dikembangkan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Hariadi (2014 : 7) menyatakan bahwa anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu alat perencanaan alat pengendalian alat kebijakan fiskal, alat politik, alat. SK DIP Pelaksana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat didownload di di sini. Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman. 54 mb:. Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh: Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPPKAD adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 24. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang yang mengurus segala tentang kekayaan daerah Kabupaten Serang. 02. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas secretariat, bidang-bidang, UPTD dan kelompok. Fungsi. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dilaksanakan oleh. Lebih lanjut Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada 5 (lima) tahun mendatang dapat diuraikan pada arah pengelolaan pendapatan daerah , arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah. pengelolaan manajemen aset daerah itu sendiri Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini adalah “Strategi Manajemen Aset Daerah Di Kabupaten Serang”. Badan Keuangan dan Asset Daerah 2022 Soft Copy 1 tahun 05-07-2023 4 APBD SEBELUM PERUBAHAN TA. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan. 2. Daerah; g. 000. Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah adalah : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Dana Pusat dan Dana Provinsi 45,41% 80,27% 65,60% 3 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Jl. Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh: Anisa Amisepti (Peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara) Negara Republik Indonesia dikenal dengan Negara Kesatuan, hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. UU No. Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu Berdasarkan SAP ,2018. 1. 04 Tahun 2015 ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KOTA KOTAMOBAGU 1Harry Al Makka, 2David P. DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. PPID DKI JAKARTA Jl. Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor. Kepala UPT dapat bertindak sebagai KPA. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi semua pengguna serta dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas PMD dalam penyampaian laporan keuangan. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah/Bappeda. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH - JDIH BPK RIDokumen ini berisi pedoman sistem akuntansi pemerintah daerah yang mencakup akuntansi pendapatan, beban, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas. . Untuk mengimplementasikan dasar kelola keuangan yang. serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah; Mengingat. Struktur Organisasi dan Jumlah PNS download disini. Laporan Operasional, Laporan Peruahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, catatan atas. (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bu pa ti melalui Sekretaris. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan. Dengan rincian tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten1. id Pasal 2.